Revisi Tata Tertib DPR dan Implikasinya terhadap Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Pendahuluan 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baru-baru ini merevisi Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Tatib), yang kini memungkinkan DPR untuk mengevaluasi dan merekomendasikan pemberhentian pejabat lembaga negara tertentu. Perubahan ini memicu perdebatan luas di kalangan akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat sipil karena dinilai berpotensi mengganggu keseimbangan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Artikel ini akan membahas aspek hukum dari revisi Tatib DPR, mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip negara hukum dan konstitusi, serta menganalisis dampaknya terhadap mekanisme checks and balances di Indonesia.

1. Kewenangan DPR dalam Sistem Ketatanegaraan 

DPR merupakan lembaga legislatif yang memiliki fungsi utama dalam pembentukan undang-undang, pengawasan terhadap pemerintah, serta penganggaran keuangan negara. Dalam menjalankan fungsinya, DPR juga memiliki kewenangan untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap pejabat negara tertentu, seperti pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Panglima TNI, Kapolri, dan pejabat lembaga lainnya.

Namun, revisi terbaru pada Tatib DPR menambahkan Pasal 228A, yang memberikan hak kepada DPR untuk melakukan evaluasi berkala terhadap pejabat yang telah mereka uji sebelumnya. Jika hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa seorang pejabat dianggap tidak memenuhi kinerja yang diharapkan, DPR dapat merekomendasikan pencopotan pejabat tersebut.

2. Analisis Hukum terhadap Revisi Tatib DPR 

Revisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar terkait dengan landasan hukumnya. Beberapa prinsip utama dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang perlu dikaji adalah:

• Konstitusionalitas Kewenangan DPR: Dalam UUD 1945, tidak ada ketentuan yang secara eksplisit memberikan DPR kewenangan untuk mencopot pejabat lembaga negara setelah proses pengangkatan dilakukan. Pasal 7C UUD 1945 menegaskan bahwa Presiden tidak dapat diberhentikan oleh DPR tanpa melalui prosedur yang ditetapkan. Jika DPR memiliki kewenangan untuk memberhentikan pejabat negara hanya melalui revisi Tatib, hal ini dapat dianggap sebagai bentuk pelebaran kewenangan yang tidak diatur dalam konstitusi.

• Hierarki Peraturan Perundang-undangan: Dalam sistem hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menetapkan bahwa peraturan di bawah undang-undang tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Oleh karena itu, jika revisi Tatib DPR bertentangan dengan undang-undang atau konstitusi, maka secara hukum dapat dipersoalkan dan diuji ke Mahkamah Agung.

Teori hierarki peraturan perundang-undangan yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen dalam konsep Stufenbau Theory menyatakan bahwa suatu norma hukum harus memiliki landasan pada norma yang lebih tinggi agar sah dan berlaku. Dalam konteks ini, Tatib DPR sebagai peraturan internal tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang maupun Konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi. 

Menurut Prof. Maria Farida Indrati, seorang pakar hukum tata negara, peraturan di bawah undang-undang tidak boleh memuat norma yang bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi dalam hierarki hukum. Jika revisi Tatib DPR mengandung ketentuan yang memperluas kewenangan DPR secara sepihak tanpa dasar konstitusional, maka peraturan tersebut dapat dianggap ultra vires atau melampaui kewenangan yang dimilikinya. 

Sementara itu, Prof. Saldi Isra menegaskan bahwa setiap peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga negara harus tunduk pada prinsip legalitas, yang berarti bahwa semua tindakan pemerintah dan lembaga negara harus memiliki dasar hukum yang jelas. Jika revisi Tatib DPR memungkinkan DPR mencopot pejabat negara tanpa mekanisme yang diatur dalam undang-undang atau UUD 1945, maka hal ini bisa menjadi bentuk pelanggaran terhadap prinsip legalitas. 

Dalam praktiknya, peraturan yang bertentangan dengan undang-undang atau konstitusi dapat diuji melalui mekanisme judicial review di Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Judicial review merupakan instrumen utama dalam sistem hukum untuk memastikan bahwa setiap peraturan yang berlaku tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi.

• Prinsip Checks and Balances: Salah satu prinsip utama dalam demokrasi adalah pemisahan kekuasaan dan pengawasan antar lembaga negara. Jika DPR memiliki kewenangan untuk mencopot pejabat yang telah mereka pilih, hal ini dapat mengganggu prinsip checks and balances karena dapat digunakan sebagai alat politik untuk menekan lembaga eksekutif maupun yudikatif.

Teori trias politica yang dikembangkan oleh Montesquieu menekankan bahwa kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus terpisah untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Dalam konteks ini, pemberian wewenang kepada DPR untuk mencopot pejabat negara yang sebelumnya mereka angkat berpotensi melanggar prinsip ini, karena DPR dapat berperan sebagai pihak yang memilih sekaligus mencopot pejabat tersebut tanpa mekanisme penyeimbang yang jelas. 

Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie, sistem checks and balances dalam ketatanegaraan Indonesia didasarkan pada mekanisme pengawasan yang saling mengontrol antara lembaga negara. Jika DPR memiliki kewenangan untuk mencopot pejabat tanpa keterlibatan lembaga lain, maka DPR berpotensi menjadi lembaga yang terlalu dominan dalam struktur kekuasaan negara.

Sementara itu, Prof. Mahfud MD dalam berbagai kesempatan menekankan bahwa mekanisme pengangkatan dan pencopotan pejabat negara harus dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip independensi lembaga dan menghindari intervensi politik yang berlebihan. Jika DPR dapat mencopot pejabat tanpa batasan yang ketat, maka hal ini bisa digunakan sebagai sarana politik untuk melemahkan lembaga-lembaga independen seperti KPK dan Mahkamah Konstitusi.

3. Pro dan Kontra terhadap Revisi Tatib DPR 

Revisi ini menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Berikut adalah beberapa argumen dari kedua sisi:

• Pihak yang Mendukung

  1. Akuntabilitas Pejabat Negara: DPR berpendapat bahwa evaluasi berkala terhadap pejabat lembaga negara dapat meningkatkan akuntabilitas, sehingga pejabat yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik dapat diberhentikan lebih cepat.
  2. Mekanisme Pengawasan yang Lebih Ketat: Dengan adanya mekanisme ini, DPR dapat lebih aktif dalam mengawasi kinerja pejabat publik yang telah mereka pilih.

• Pihak yang Menolak

  1. Pelebaran Kewenangan yang Tidak Sah: Para pakar hukum menilai bahwa DPR tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk mencopot pejabat negara karena kewenangan tersebut berada di tangan eksekutif atau lembaga independen lainnya.
  2. Potensi Penyalahgunaan Kekuasaan: Ada kekhawatiran bahwa DPR dapat menggunakan kewenangan ini untuk menekan lembaga lain, sehingga independensi lembaga negara seperti KPK atau TNI bisa terancam.
  3. Bertentangan dengan Prinsip Demokrasi: Dalam sistem demokrasi, setiap lembaga negara memiliki batasan kewenangan yang diatur dalam undang-undang. Jika DPR dapat mencopot pejabat hanya berdasarkan evaluasi internalnya, hal ini dapat merusak sistem ketatanegaraan yang sudah dibangun.

4. Dampak terhadap Stabilitas Hukum dan Politik 

Jika revisi Tatib ini diterapkan, ada beberapa dampak yang dapat terjadi dalam sistem hukum dan politik Indonesia:

• Ketidakpastian Hukum: Pejabat yang telah dilantik bisa sewaktu-waktu direkomendasikan untuk dicopot berdasarkan evaluasi DPR, yang dapat menimbulkan ketidakpastian dalam sistem pemerintahan.
• Krisis Kepercayaan Publik: Jika masyarakat melihat bahwa revisi ini digunakan untuk kepentingan politik tertentu, maka kepercayaan terhadap DPR dan sistem hukum secara keseluruhan dapat menurun.
• Potensi Gugatan Hukum: Revisi ini bisa menjadi objek gugatan ke Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi jika dianggap bertentangan dengan konstitusi atau prinsip negara hukum.

Kesimpulan dan Rekomendasi 

Revisi Tata Tertib DPR yang memberikan kewenangan untuk mengevaluasi dan merekomendasikan pencopotan pejabat lembaga negara menimbulkan berbagai permasalahan hukum dan politik. Dari sisi hukum, kewenangan ini tidak memiliki dasar yang jelas dalam UUD 1945 dan berpotensi melanggar prinsip checks and balances. Dari sisi politik, revisi ini dapat menjadi alat tekanan terhadap lembaga independen, yang pada akhirnya dapat merusak sistem ketatanegaraan yang demokratis.

Sebagai rekomendasi, perlu dilakukan kajian hukum yang lebih mendalam terhadap revisi ini. Jika memang diperlukan evaluasi terhadap pejabat negara, maka mekanismenya harus diatur melalui undang-undang yang sah dan dengan prosedur yang transparan. Selain itu, Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung dapat diminta untuk menguji legalitas revisi ini guna memastikan bahwa aturan yang dibuat tetap sejalan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi.

Bagaimana menurut Anda? Apakah revisi Tatib DPR ini perlu dipertahankan atau justru berpotensi merusak sistem ketatanegaraan? Mari berdiskusi!