Staf Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Kusnadi, resmi mencabut gugatan praperadilan yang sebelumnya diajukan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan tersebut sebelumnya diajukan sebagai bentuk keberatan atas tindakan penyitaan sejumlah barang milik pribadi Kusnadi oleh penyidik KPK.
Langkah pencabutan itu disampaikan langsung oleh tim kuasa hukumnya, Wiradarma Harefa, dalam persidangan yang digelar pada Rabu, 9 April 2025. Dalam keterangannya di depan hakim, pihak pemohon menyatakan tidak lagi melanjutkan proses praperadilan karena alasan strategis serta pertimbangan hukum yang telah dipertimbangkan secara matang.
Hakim tunggal yang memimpin sidang, Samuel Ginting, secara resmi mengabulkan permohonan pencabutan tersebut. Dalam amar putusannya, hakim menyatakan bahwa perkara praperadilan yang terdaftar atas nama Kusnadi terhadap KPK dinyatakan selesai dan tidak dilanjutkan.
Praperadilan ini sebelumnya menjadi sorotan publik karena dinilai sebagai bagian dari dinamika politik dan hukum antara PDIP dan lembaga antirasuah. Penyitaan barang milik Kusnadi sempat menimbulkan pertanyaan publik, terutama soal prosedur dan kewenangan penyidik KPK dalam melakukan tindakan hukum tersebut.
Meskipun gugatan dicabut, peristiwa ini tetap menyisakan sejumlah catatan penting mengenai batasan tindakan aparat penegak hukum dalam kaitannya dengan hak-hak perorangan. Di sisi lain, keputusan Kusnadi untuk tidak melanjutkan gugatan membuka ruang bagi upaya penyelesaian perkara melalui jalur lain yang lebih kondusif dan tidak kontraproduktif secara politis.
Baca juga
Polda Metro Jaya Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Ketiga dari Firli Bahuri
Benarkah Ada Kartel Korupsi di Indonesia?
"Liga Korupsi Indonesia": Kritik Publik terhadap Pemberantasan Korupsi di Tanah Air
Prabowo: Koruptor Boleh Tobat Jika Kembalikan Uang, Respons Pakar Hukum di Indonesia